Bobroknya Pemkab Garut dan Politik Adu Domba Pabrik (Oleh: Imron Abdul Rajak)

TIGA hari belakangan ini, situasi dan kondisi Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, heboh. Informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pihak pabrik telah mengeluarkan uang sebesar Rp 300 juta. Uang itu diberikan kepada masing-masing warga 100 ribu/KK, lembaga-lembaga desa kisaran Rp 4 juta – 5 Rp juta, RW Rp 1 juta, RT Rp 500 ribu, dan koordinator pengumpul tanda tangan persetujuan dihargai Rp 1 juta.

Sebelumnya, ada juga uang sebesar Rp 100 juta yang konon katanya dikeluarkan oleh salah satu oknum pejabat Pemkab Garut untuk membungkam warga yang menolak pabrik. Tetapi dalam prosesnya salah sasaran dan terjadi miskomunikasi. Isu pun berseliweran dan berkembang tak karuan. Susana menjadi panas bukan hanya di Cijolang tetapi di Limbangan.

Politik Adu Domba

Baca Juga:  Bantuan dari Pemkab Tak Cair, Terpaksa KONI Garut "Nganjuk Ngahutang"

Warga yang sejak awal menolak rencana pendirian pabrik di Cijolang tidak mau menerima “dana kompensasi” atau “dana amdal” tersebut. Beberapa di antara mereka kemudian mendapatkan teror, ancaman dan intimidasi dari “pekerja dadakan” pabrik yang tidak memikirkan bahwa nun di lembah sunyi (Banceuy-Cisaat-Pulotonggoh-Pulosari) ada dulur urang yang sumber airnya akan tergerus dan dalam kekhawatiran selama hidupnya.

Sebagai warga Desa Cijolang, melihat situasi dan kondisi seperti ini, saya merasa sedih dan miris. Betapa masyarakat Desa Cijolang yang selama ini adem ayem dan duduk manis, kemudian retak, renggang, dan menegang. Saling curiga, saling fitnah, saling tuduh bahkan terjadi di antara mereka yang pro sendiri. Apalagi kalau bukan soal “jatah”.

Pabrik tampaknya melakukan akrobat politik adu domba. Dengan kekuatan finansialnya, pabrik (baca: kapitalis) dengan berbagai cara berusaha merayu warga agar rencananya mulus. Tidak lagi berpikir apakah pendirian pabrik di lokasi Desa Cijolang sesuai dengan aturan atau tidak, tidak berpikir lagi soal dampak lingkungan dan dampak sosial. Yang mereka pikirkan adalah keuntungan.

Baca Juga:  Menelan Malu dari PSMS, Mario Gomez Tetap Banggakan Persib

Ironisnya, sebagian warga terbius mimpi manis pabrik. Tidak sadar bahwa kita sedang diadu domba dengan cara-cara yang nista. Ini bukan soal ada atau tidak pabrik, bukan soal pro atau kontra. Tapi soal regulasi, soal polusi, soal ekologi.

Bobroknya Pemkab Garut

Kekuasaan disabdakan untuk merawat keadilan, ketentraman dan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan ketiga hal tersebut dengan menegakkan peraturan sehingga masyarakat merasakan keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan. Mengabaikan salahsatunya adalah sebuah pengkhianatan.

Saya sepakat bahwa kesejahteraan di Kabupaten Garut masih rendah. Tetapi pendirian pabrik bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesajahteraan. Masih banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika pabrik didirikan di tempat yang tidak layak, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, justru keberadaan pabrik di Cijolang malah menyengsarakan: warganya dan alam sekitarnya.

Baca Juga:  Ketua Fagar: Kabupaten Garut Butuh 9.000 Guru PNS

Pemkab Garut di bawah kepemimpan Rudy Gunawan – Helmi Budiman, seolah membiarkan isu pabrik ini menjadi liar dan tidak berupaya melindungi warganya dari politik adu domba pabrik. Bahkan diduga sebagian oknum pejabat justru merupakan bagian sistematis dari politik adu domba tersebut. Jika sudah kawin haram antara penguasa dan pengusaha, maka rakyat yang menjadi korban: yang pro maupun yang kontra pabrik. (Penulis pemerhati sosial)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Terdeteksi

Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda