Sejumlah Aktivis Menilai Rudy – Helmi Gagal Pimpin Garut

GosipGarut.com — Sejumlah aktivis di Garut menilai Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Bupati Helmi Budiman gagal memimpin kabupaten penghasil jeruk dan domba ini. Oleh karenanya, mereka meminta DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Rudy – Helmi.

Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi, menyebut salah satu indikasi kegagalan kepemimpinan Rudy-Helmi masih banyaknya penduduk miskin Garut yang mencapai sekitar 230.000 jiwa atau sekitar 9,70 persen dari total penduduk Garut. Padahal tugas kepala daerah yaitu menyejahterakan rakyatnya.

Infrastruktur jalan masih banyak yang buruk, masih banyak masyarakat di pedesaan belum mendapatkan akses air bersih, masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan kendati telah ada program BPJS Kesehatan, masih banyak anak tak dapat melanjutkan pendidikannya karena kesulitan ekonomi, dan bahkan pelayanan publik pun belum maksimal.

Baca Juga:  Karena Dorongan Sesepuh, Mantan Pembalap Asal Garut Mau Nyalon Bupati

Selain itu, menciptakan kawasan Pengkolan (pusat kota Garut) Caang/terang tanpa genangan banjir dengan pedagang kaki lima (PKL) tertib pun gagal diwujudkan.

Padahal semua itu merupakan pilar-pilar sukses program unggulan Rudy-Helmi seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut 2014-2019 demi mencapai visi misi Garut “Bermartabat Nyaman Sejahtera”.

“Di bawah pimpinan Rudy-Helmi walaupn WTP, setiap tahun tetap saja ada temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya ini indikasi korupsi yang di tahun 2016 saja kerugian negeranya mencapai sektiar Rp 4 miliar,” kata Dudi.

Khusus soal revitalisasi pasar tradisional yang menghabiskan dana puluhan miliar rupiah, Dudi menyatakan bersama para aktivis lainnya sepakat meminta DPRD Garut agar dengan kewenangannya meminta BPK RI melakukan audit investigasi terhadap dana revitalisasi pasar tersebut.

Baca Juga:  Jalur Alternatif Kamojang Layak Dilewati Kendaraan Pemudik

Senada dikemukakan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Garut Yudi Setia Kurniawan. Dia menilai sejumlah penghargaan diraih Bupati Garut termasuk penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dalam hal standar pelayanan publik diberikan Ombudsman baru-baru ini tak sesuai fakta yang ada. Untuk mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pun, warga kesulitan.

“Yang memprihatinkan, kalau melihat RKPD 2016, ternyata yang direalisasikan itu hanya 25 persen. Sedangkan yang 75 persennya lagi didepositokan,” kata koordinator LSM BAIS Asep Imam Susanto.

Nada keras dikemukakan Ketua LSM GMBI Distrik Garut Ganda Permana. Karena menilai gagal memimpin Garut, dia meminta Rudy-Helmi mundur dari jabatannya. (IK/FJ)

 

Ditandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Terdeteksi

Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda