Home / Politik / Pilbup Garut 2013: Mencari Resolusi Politik dan Kecerdasan Demokrasi

Pilbup Garut 2013: Mencari Resolusi Politik dan Kecerdasan Demokrasi

Ikuti terus Gosip seputar Garut di www.gosipgarut.com dengan mem Follow Twitter kami di @gosipgarut dan jangan lupa Like Fans Page kami di https://www.facebook.com/431022283603123. Klik disini untuk menuju halaman Gosip Terbaru

Riki 300x158 Pilbup Garut 2013: Mencari Resolusi Politik dan Kecerdasan Demokrasi

Ilustrasi/ISTIMEWA

Euforia politik Garut menuai minat para calon pemimpin Garut ke depan, meski begitu tak menyurutkan proses demokratisasi yang dinamis. Meskipun ekspektasi masyarakat dan stakeholder yang semakin menipis karena telah mengalami “sindrom politik” yang mengkhawatirkan pasca dua periodisasi kepemimpinan bupati Garut yang tumbang di tengah jalan.

Melalui proses yang cukup alot, akhirnya Komisi Pemiliahan Umum Daerah (KPUD) Garut melahirkan 10 calon pasangan bupati/wakil bupati  yang juga merupakan produk politik yang fenomenal jumlahnya dibanding pemilihan kepala daerah lainnya di Indonesia. Kondisi ini bisa jadi selaras dengan tingkat sensitifitas politik yang tinggi dari warga Garut, termasuk juga bentuk kepedulian dan ghiroh politik yang tinggi dengan mengatasnamakan perbaikan kondisi pemerintahan dan tatanan sosial.

Banyak faktor yg mempengaruhi kondisi ini. Secara vertikal adalah turunan dari kondisi eskalasi politik nasional di era reformasi. Garut memiliki andil besar dalam kontribusi warna politik nasional. Pada saat itu pergulatan perjuangan para aktivis Garut di antaranya perjuangan “Land reform” di beberapa titik daerah Garut Selatan yang menjadi isu nasional. Belum lagi frekuensi gerakan mahasiswa yang cukup masif dari kampus-kampus di Garut pasca reformasi mengawal proses transisi di Jakarta.

Sehingga dalam konteks demokrasi nasional, Garut menjadi “center of excellent” dan tolak ukur roda politik yang berjalan. Selanjutnya, dalam konteks demokrasi lokal elemen-elemen lembaga civil society di Garut berkembang pesat mulai dari pergerakan mahasiswa, pers, LSM, organisasi kepemudaan, Ormas, dan yang lainnya muncul tak terbendung dengan harapan menciptakan pemerintahan bersih,  akuntabel dan terbebas dari KKN.

Dari sisi isu yang bermunculan, tak beda jauh dengan polarisasi isu nasional seperti masalah korupsi, kebijakan publik, supremasi hukum, lingkungan, masalah sosial, ekonomi sampai isu paling sensitif SARA. Kenyataannya, merebaknya kelompok menengah ini adalah respon sosial yang cukup tinggi dari kelompok “single majority” yang bisa menjadi agen perubahan.

Starting Point Agenda Bersama

Pemilihan bupati/wakil bupati (Pilbup) Garut dalam konteks demokrasi sejatinya menjadi momentum, starting point untuk menyiapkan “common platform” (agenda bersama) pasca transisi pemerintahan Garut yang tergonjang-ganjing diakibatkan kepemimpinan yang korup dan dekadensi moral. Proses pembelajaran dan pendidikan politik yang bisa kita tarik hendaknya tidak membuat sikap apatisme, karena hal itu bisa memuluskan para pemain kekuasaan melenggang tanpa kontrol dan autokritik dari semua pihak.

Sikap reaktif, progresif masyarakat memang tidak mudah untuk kembali dibangkitkan. Perlu keyakinan politik, tentunya tidak hanya dengan sosialisasi simbolik dan formalistik dari KPU misalnya dengan rentan waktu yang minim dan relokasi terbatas. Problematika Garut harus diurai secara sistematis benang kusutnya. Semuanya harus dimulai terlebih dahulu dari “itikad baik” dan sikap “optimistik” dari semua pihak terutama dari para penggiat demokrasi Garut.

Pekerjaan rumah (PR) yang paling besar yakni menjawab sikap “apatisme politik” dan “ketidak percayaan” yang begitu besar, baik itu kepada pemimpin politik, birokrasi dan tokoh lokal maupun kepada “politik” itu sendiri. Harus ada “laboratorium” gerakan yang mewadahi semua persoalan yang ada, tak perlu menyerah terhadap eksperimen-eksperimen  yang pernah gagal karena untuk menjawab kegagalan adalah dengan mencobanya berulang kali  hingga menemukan formula yang efektif. Dan yang paling penting adalah menjaga konsistensi dan komitmen tinggi untuk sama-sama memikul tanggung jawab yang besar terhadap agenda perubahan ke depan.

Pilbup juga menyediakan ruang “dialektika”, proses interaksi politik meyakinkan konstituen. Jika elegan para calon pemimpin ini hendaknya menawarkan “isu-isu” kursial yang adaftif, kebutuhan sesaat dan mendesak rakyat seperti halnya kebutuhan dasar “sosial welfare” (kesehatan, pendidikan, ekonomi) yang notabene bisa diterjemahkan langsung dengan bahasa kebutuhan mereka. Kampanye tak perlu menawarkan janji, tapi resolusi dan pencerdasan politik agar masyarakat paham bahwa masih ada ruang waktu yang panjang, dan hari ini adalah momentumnya menyelamatkan generasi keberlanjutan.

Musuh rakyat hari ini yakni kebodohan dirinya sendiri, yang diakibatkan oleh sistem kebijakan yang membuat rakyat dibodohi. Embrio persoalannya ada pada pelaku kebijakan yang tak mau berkompromi dengan kehendak rakyat. Tetapi pemerintahan berjalan sendiri tanpa objek yang jelas, sehingga APBD dan programnya dieksploitir untuk kepentingan kartelisasi, memperkaya diri sendiri, dan menguatkan kekuasaan oligarki. Pemerintahan berjalan layaknya kerajaan yang feodalistik, program berjalan tidak berdasar sistem yang menggerakan tetapi di bawah kendali kekuasaan.

Back to Zero Mind

Pada kondisi “titik nadir” tak selamanya semua orang harus balik kanan tak peduli dengan keadaan. Menurut hemat penulis, mencoba mengajak masuk pada ruang kekosongan dengan menegasikan trauma politik dan mengawali dengan hal baru, formula baru menciptakan rekayasa sosial. Penulis tak bermaksud memotong rangkaian masalah, tapi masa lalu  menjadi pengantar sejarah buruk dan harus ditata kembali melalui sistem kekuasaan baru yang lebih higienis.

Pemerintahan ke depan mestinya tidak lagi kompromis dengan korupsi, politik dagang sapi, jual beli jabatan, calo APBD, kesewenangan kebijakan, dll. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang disiplin, tangguh, tegas dan berkomitmen pada agenda-agenda kerakyatan yang belum tuntas. Menurut Plato “konsep kekuasaan hadir untuk menjamin kebutuhan publik, bukan menjamin perut-perut sang penguasa.” (Ricky Priyatno, S.Pd/Sekretaris DPD PAN Garut)

 

 


Ikuti terus Gosip seputar Garut di www.gosipgarut.com dengan mem Follow Twitter kami di @gosipgarut dan jangan lupa Like Fans Page kami di https://www.facebook.com/431022283603123. Klik disini untuk menuju halaman Gosip Terbaru

About Gosip Garut

Gosip Garut merupakan berita dan informasi serta wahana penyalur aspirasi dan kritik membangun Kota Garut. Gosip Garut dengan alamat situs www.gosipgarut.com diterbitkan berdasarkan UU Pokok Pers Tahun 1999 oleh Yayasan Media Aktualita Mandiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top